Terjebak Batman
Foto: Sanna

WASANGKA itu sudah lama meringkuk di benak. Kerap datang dan selalu Mbah abaikan. Namun, barangkali ini saatnya mengungkap syak itu. Bukan fakta, melainkan sekadar analisis dari akal yang masih waras dan sehat.

Begini, PT BSI adalah perusahaan publik (Indonesia). Cebakan yang dikuasai, untuk sementara, dicatat sebagai yang kedua terbesar di negeri ini setelah Freeport Indonesia di Papua. Sahamnya dimiliki tidak saja oleh insitusi dan perorangan, tapi bahkan Pemkab Banyuwangi. Operasi tambangnya di Tujuh Bukit bukan hanya dikelola dengan transparan (ada mine tour yang bisa diikuti sesiapa saja), tapi Obvitnas pula.

Yang mengundang tanya besar adalah: Mengapa geolistrik yang dilaksanakan di Lompongan (dan area Salakan umumnya), yang terus-menerus dihadang Poktolak Tambang, dihadapi dengan (setidaknya demikian persepsi Mbah) rileks saja? Sudah lebih tiga bulan segala ulah Poktolak dan penyokongnya (termasuk Jatamnas, Walhi Jatim, dan para begundal yang ngaku-ngaku aktivis—juga gerombolan jurnalis gadungan), bahkan dengan kekerasan fisik dan perisakan, tetap direspons dengan reaksi normatif.

Kamis, 30 Januari 2019, saat mendengar Poktolak menggeruduk Polsek Pesanggaran karena salah satu anggota mereka yang dilaporkan memukul pekerja geolistrik BSI ditangkap, Mbah yakin prasangka yang tersimpan di kepala bukanlah sekadar halusinasi. Mbah kian teguh karena diinformasikan bahwa Kadus Pancer, Fitri, dan “pengompor” Poktolak, Ari, ternyata “mengambil” pelapor (korban) dan menggelandang ke Polsek. Entah apa maksud kedunguan mereka, kecuali mengkreasi kasus baru: pemaksaan dan pengancaman.

Lagi-lagi BSI, didukung aparat Obvitnas (bersenjata) yang wajib melindungi perusahaan ini dan seluruh komponennya, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Tidak ada pengerahan orang. Tidak ada pula publikasi heboh.

Yang berisik dan berkoar ke seantero justru Jatamnas dan Walhi Jatim, bahwa tersangka adalah pahlawan lingkungan yang jadi korban kriminalisasi sebab aparat pro BSI. Publikasi  Jatamnas dan Walhi Jatim yang disemburkan via twitter resmi dua organisasi ini, satu hari kemudian dibalas kontan twitter BSI lewat unggahan video fakta kejadiannya.

Sekali lagi BSI menempeleng keras kepala pandir Jatamnas dan Walhi Jatim (mereka boleh juga disebut tukang kibul pacak). Terus-terang, Mbah emoh jadi pendukung BSI, tapi juga malas menyokong para pendusta (sekalipun atas nama perjuangan lingkungan dan rakyat) yang semakin hari kian tampak sebagai sekadar kumpulan orang-orang yang otaknya cuma secuil.

Tapi apa setelah itu? Apa Poktolak dan kawanannya tidak curiga mengapa BSI seperti diam saja. Tidak juga meradang (soal ini Mbah tahu dari percakapan di warung makan dekat Kantor Desa Sumberagung) karena salah seorang karyawannya yang pulang kerja ditoyor Poktolak yang melakukan pencegatan di depan Polsek Pesanggaran.

Akhir pekan ini, saat flu sudah mulai raib dari hidung yang tidak mancung ini dan Mbah Tomat pasang wajah lebih ramah, otak Mbah lebih benderang menyimpulkan: tanggapan dingin BSI terhadap sepak-terjang Poktolak dan komplotan tampaknya lebih dari sekadar taktik dan strategi. Perusahaan ini (mungkin pula aparat berwenang) sedang memainkan kartu cerdik yang pada akhirnya membeber fakta lengkap bahwa Poktolak dan kumpulan di belakangnya tak lebih dari kerumunan perusuh. Bukan penggiat, apalagi pejuang, lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Mereka hanya segerombol korban provokasi yang lupa berpikir, terkena demam kejayaan dan kepahlawanan, dan akhirnya masuk jebakan Batman.

Menurut catatan Mbah, tindak pidana yang dibukukan Poktolak (juga Jatamnas, Walhi Jatim, dan aktivis macam Yunus meong Blambangan) selama aksi menentang geolistrik Lompongan, sudah cukup jadi alasan buat BSI dan aparat berwenang melibas habis mereka. Jangan lupa, operasi Tambang Tujuh Bukit adalah Obvitnas. Kalau polisi tak mampu menjamin keamanannya, maka BSI (dan negara) diizinkan mengerahkan TNI.

Gawatnya, tidak ada pula orang pintar hukum yang mengingatkan Poktolak (terutama para pentolannya) bahwa pada 2012 MK menetapkan Pasal 162 jo Pasal 136, Ayat 2, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetap berlaku. Isi pasal ini jelas: siapa pun yang menghalangi operasi tambang (legal) diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Insting Mbah (yang lumayan uzur dan kenyang asam-garam dunia), tak lama lagi bandul isu Salakan dan sekitarnya bakal bergeser drastis. Begitu penegakan hukum dilakukan, tak terbayang seperti apa komplotan ini dan para pendukungnya. Apa bagai tersangka pemukulan yang mesti menghiba pertolongan istri, setelah dikerangkeng beberapa jam di Polsek, agar penahanannya ditangguhkan dengan alasan tulang punggung keluarga?[]

TANGGAPI