Rumus Kedai Kopi Jatam

Setelah kopi dan kudapan selesai dihajar, semua orang sudah kecapean, aktivis Jatam, Walhi, dan lembaga-lembaga sejenis biasanya diam-diam beranjak dan pergi. Mereka yang tertinggallah yang terpaksa harus memikul dan bertanggung jawab serta membayar apa saja yang menjadi konsekuensi.

DI KEDAI kopi pengunjung bisa mendadak jadi “pakar sesuatu”. Lemparkan isu Pilkada ke tengah lima orang yang reriungan menghadapi kopi dan kudapan, niscaya bakal ada minimal 30 analisis—dari konyol hingga konspirasi tingkat tinggi—yang dihambur.

Jatam, Walhi, dan lembaga advokasi sejenis tahu persis dan biasa menggunakan “rumus kedai kopi” itu. Apalagi, di kebanyakan tempat di Indonesia—di mana masyarakatnya masih kategori post traditional society sebagaimana yang dirumuskan Anthony Giddens—rumus ini mudah direplikasi ke skala yang lebih besar: komunitas, masyarakat, bahkan negara. Modernitas telah menyediakan alat ideal: internet dengan turunannya—facebook, twitter, Instagram, dan sebagainya.

Keriuhan di operasi Tambang Tujuh Bukit yang kerap dijadikan isu sebenarnya adalah operasi “kedai kopi” Jatam, Walhi, dan organisasi kerabat-kerabatnya. Lempar isu ‘hutan di wilayah ini adalah kawasan lindung’, misalnya, orang banyak geger tanpa terlebih dahulu dengan cermat memeriksa yang mana sebenarnya yang disebut bagian hutan yang dimaksud. Pokoknya, seolah seluruh hutan di Tujuh Bukit adalah hutan lindung. Titik.

Jatam, Walhi, dan Lembaga-lembaga serta aktivis sedulurnya sudah mencapai tujuan. Orang bingung gampang diprovokasi dan diarahkan, bahkan hingga mencapai taraf merusak sembari tutup mata-kuping-mulut.

Ceburkan lagi rumor penambangan di Tujuh Bukit bakal membuat seluruh gunung sirna. Hilanglah benteng alami penghalang jika mendadak ada tsunami yang menghempas. Orang banyak, yang menggigil ketakutan, bersigegas setuju dan ramai-ramai mengamuk.

Memang begitulah yang dituju aktivis dan organisasi penganut “rumus kedai kopi” (semacam Jatam, Walhi, dan kawan-kawan) ini.

Otak bisa majal dan gagal pikir ketika membayangkan hantaman tsunami. Luput mencari tahu bahwa tinggi Tujuh Bukit mencapai 485 mdpl; dan bahwa setelah penambangan selesai (sesuai dengan seluruh dokumen yang bersifat publik dan bisa diakses oleh siapa saja) punggung gunungnya berkurang hanya kurang dari 100 m. Catat: punggung gunung, sebab BSI hanya mencoak punggung, bukan meratakan gunungnya. Yang dicoak pun setelahnya direklamasi dan direhabilitasi.

BSI adalah satu-satunya perusahaan tambang yang membuka kesempatan siapa pun untuk melihat operasinya melalui program mine tour yang dilaksanakan setiap tengah minggu

Biar makin seram, dipublikasi pula bahwa operasi tambang di Tujuh Bukit mempolusi lingkungan dengan limbah buangan.

Kampanye itu pasti datang dari otak yang kurang vitamin. Tidak mengapa, sebab tahu apa para aktivis (yang biasanya tampak seperti tak mandi dua hari biar terkesan bekerja keras demi kemaslahatan negeri) dan institusinya terhadap metode heap leach yang saat ini digunakan di Tujuh Bukit, yang membuat tak ada sama sekali buangan tambang (tailing).

Belum cukup? Disebar pula tuduhan flora dan fauna menghilang akibat operasi tambang Tujuh Bukit. Begitu disodori fakta hasil sensus flora dan fauna yang dilakukan otoritas berwenang dan lembaga independen; juga diundang melihat langsung (BSI adalah satu-satunya perusahaan tambang yang membuka kesempatan siapa pun untuk melihat operasinya melalui program mine tour yang dilaksanakan setiap tengah minggu), mereka berkilah: haram hukumnya bekerja sama dengan perusahaan tambang.

Untunglah belum keluar insinuasi operasi tambang Tujuh Bukit mengakibatkan ekonomi masyarakat di sekitar berantakan dan kemiskinan kian merajalela (isu ini biasanya menjadi salah satu senjata favorit Jatam). Sebab, jika ada aktivis atau institusi advokasi yang berani menyiarkan duga-duga tidak mendasar itu, mereka layak disumpal dengan data, termasuk  dari lembaga independen yang sama sekali tidak bersentuhan kepentingan atau kerja sama dengan perusahaan tambang.

Mengingat yang dipraktikkan adalah “rumus kedai kopi”, setelah kopi dan kudapan selesai dihajar, semua orang sudah kecapean, lanjutannya bisa diduga. Aktivis  Jatam, Walhi, dan lembaga-lembaga sejenis biasanya diam-diam beranjak dan pergi. Datang penuh riuh, pergi bagai anjing disabet tongkat.

Mereka yang tertinggallah yang terpaksa harus memikul dan bertanggung jawab serta membayar apa saja yang menjadi konsekuensi. Tidak percaya? Cek saja ke individu, komunitas, atau masyarakat yang pernah dengan gagah berani disebut “dampingan” oleh aktivis dan institusi-institusi itu.

Begitulah “rumus kedai kopi” dan konsekuensinya.[]

TANGGAPI