Kapolsek dan Danramil Pesanggaran

THE JAKARTA POST (TJP) semestinya koran prestisius. Diterbitkan dalam bahasa Inggris—dan nyaris satu-satunya yang konsisten di negeri ini—, selain menjadi rujukan utama ekspatriat di Indonesia (umumnya Jakarta), media ini jadi bacaan bergengsi kalangan atas yang paham bahasa Inggris.

Maka berita Banyuwangi villagers safeguard mountain range agains gold exploration yang ditulis Aman Rochman dan Karina Tehusijarana, Rabu (15 Januari 2020), yang—antaranya—menceritakan polisi bentrok dengan masyarakat (faktanya: sejumlah warga yang berhimpun di Kelompok Tolak Tambang/Poktolak—banyak di antaranya justru berasal dari luar Desa Sumberagung), sungguh mengundang takjub sebab keamatiran dan kesembronoannya. Mengutip Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Tri Jambore Christanto, TJP menulis dua orang perempuan (dari Poktolak) menjadi korban aparat kepolisian dan harus diangkut ke RS.

Standar jurnalistik TJP rupanya sedang jongkok. Peristiwa yang didramatisasi Walhi Jatim—sebelumnya sudah didahului Jatam lewat akun twitter-nya—terjadi Sabtu, 11 Januari 2020 lalu tetapi baru diberitakan empat hari setelah kejadian. Di antara waktu terjadinya peristiwa dan pemberitaan TJP, rekaman fakta ulah emak-emak ala “drakor” itu sudah jadi konsumsi umum. Di tulisan Drama Emak-emak Caper Ala Jatam (juga diunggah di situs ini di hari kejadian), videonya jelas-jelas menunjukkan yang mengaku korban bahkan sama sekali tidak disentuh oleh polisi yang berjaga.

Walhi Jatim tak pelak hanya memamah-biak twitter Jatam dan laporan burung hantu dari sekitar Dusun Pancer. Sungguh disayangkan. Di awal-awal berdiri hingga beberapa tahun ke belakang (sebelum Walhi bergenit-genit dengan politik), organisasi ini punya kredibilitas tinggi. Tokoh-tokohnya dikenal berintegritas, tidak mudah menyerah, dan lurus. Generasi Walhi kini? Tampaknya tinggal diisi sekumpulan anak muda yang belum menuntaskan masa puber. Emosional, pendek pikir, dan doyan menyebar spekulasi, bahkan dusta.

Saya menghindari menyematkan “dungu” ke Tuan Direktur Eksekutif Walhi Jatim yang bohongnya tertangkap basah ini. Dungu dapat dimaafkan, tetapi dusta ada konsekuensi sosial dan hukumnya. Mudah-mudahan polisi (khususnya Polda Jatim) tidak terlampau tipis kuping (sejujurnya, saya berharap sebaliknya) lalu mentersangkakan dia dengan sejumlah ancaman ngeri-ngeri sedap: UU ITE hingga tindak pidana menyebarkan kebohongan yang (potensial) menyebabkan keonaran.

Mudah ditebak arah isunya. Jika Polda sampai mentersangkakan Direktur Eksekutif Walhi Jatim, yang bersangkutan bakal bikin drama berlara-lara. Dikriminalisasi-lah, korban para kapitalis tambang-lah, dan template khas klaim aktivis yang baru sadar letak otak ada di kepala setelah ditempeleng dengan keras.

Yang kurang, apa kata dua perempuan yang disebut korban dan saksi mata—sesuatu yang vital dan fatal diabaikan oleh jurnalis dan koran sekualitas TJP

Lalu bagaimana dengan TJP? Masalahnya adalah: apakah koran ini akan berlapang dada mengakui kesalahannya atau berlindung di labirin UU Pers? Terlebih, melihat ada kutipan dari Manajer Communication Affairs BSI, TJP mudah berkilah sudah menulis berita dengan seimbang. Ada pernyataan Walhi Jatim, ada bantahan dari polisi, dan ada kutipan BSI. Yang kurang, apa kata dua perempuan yang disebut korban dan saksi mata—sesuatu yang vital dan fatal diabaikan oleh jurnalis dan koran sekualitas TJP. Dan patut diduga, isu korban ini juga tidak dikonfirmasi ke BSI sebagai subjek dari seluruh substansi pemberitaan TJP (kecuali jika manajer yang dikutip menghindari memberikan komentar terhadap soal ini).

Dua wartawan itu bahkan malas sedikit meluangkan waktu untuk browsing (mengingat kejadiannya sudah lewat beberapa hari), sekadar mengecek lalu-lintas faktanya di dunia maya. Masak jurnalis dari media top mesti diajari, bahwa jagad digital telah dengan kejam meringkus jarak dan waktu sehingga banyak kejadian—buruk sekalipun—yang di-live atau diketahui publik hampir seketika.

Jurnalisme warga (citizen journalism) sudah menjadi praktik umum global. Masak pewarta profesional kalah dengan remaja belia yang hanya coba-coba jadi reporter, menulis di facebook atau blog, soal bagaimana meliput dan menulis berita yang komprehensif dan bermutu tinggi?

Simpulannya: dua jurnalis TJP yang menulis berita dari sumber yang jelas juga hanya mengutip; serta redaktur yang memeriksa dan memutuskan beritanya layak dipublikasi; sukses mendegradasi TJP dari media yang punya standar kualitas tertentu menjadi hanya sekelas pamflet kampanye Walhi.

Apa mereka tidak malu, ya?[]

3 KOMENTAR

  1. Sesuai UU Pers yg merasa dirugikan bisa menyampaikan hak jawab ke redaksi JP. Siapa saja juga bisa menyampaikan koreksi. Redaksi wajib memuatnya seperti diatur UU Pers. Pemberitaan pers memang harus selalu dikontrol publik agar yg disampaikan benar2 faktual.

    • Saudara Syofiardi,

      Mbah menyoroti pemberitaan TJP sebagai pembaca yang kebetulan sudah lebih dahulu mendapat informasi relatif lengkap isunya. Karena tidak punya kepentingan langsung, maka Mbah juga tidak merasa perlu mengirimkan koreksi, apalagi hak jawab, ke TJP.

      Namun, menurut hemat Mbah, pihak yang berkepentingan (terutama polisi dan BSI) tidak perlu membuat hak jawab. Di mana aturan hak jawab untuk kerja jurnalis yang asal-asal, yang reportasenya tidak berdasar fakta? Yang benar adalah, mengirimkan protes/koreksi, dan TJP harus memperbaiki sendiri kekeliruan mereka.

      Itu baru sikap pewarta/media profesional dan kredibel. Kalau TJP mengelak, apalagi berkilah dengan hak jawab, (utamanya) Pemred-nya perlu belajar jurnalistik lagi.

      Mbah sudah berpendapat dengan merdeka dan khidmad. Salam.

TANGGAPI