Menepuk Komnas HAM, Tepercik Walhi, Kiara, dan YLBHI
Foto: Gerd Altmann

JARINGAN Aksi Solidaritas Tumpang Pitu bikin pengaduan seram ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Isinya: PT BSI dan PT DSI yang beroperasi sejak 2012 di Tumpang Pitu telah menyebabkan bencana lumpur, penurunan kuantitas biota laut, penurunan kualitas air sumur milik warga di Desa Sumber Agung, hingga diduga mengkriminalisasi 15 warga yang menolak tambang.

Pengaduan itu direspons Komnas HAM dengan menurunkan komisioner dan tim ke Jatim, menemui pihak-pihak terkait. Rabu, 12 Februari 2020, di Surabaya bersemuka dengan Dinas ESDM Jatim dan yang terkait; Kamis-Jumat, 13–14 Februari 2019, ke Banyuwangi bersua Bupati, Poktolak Tambang, BSI (dan mungkin DSI), serta yang dianggap relevan demi kebenaran adanya pelanggaran HAM sebagaimana pengaduan sengit itu.

Luar biasa betul jaringan aksi beranggota Walhi, Kiara, dan YBLHI ini. Informasi, bahkan fakta, dari dua isu yang dilaporkan mudah dipetik dari sumber umum, setidaknya media massa. Tapi dua yang lain, penurunan kuantitas biota laut dan kualitas air sumur, memerlukan lebih dari sekadar tebak-tebak buah manggis. Tiga organisasi ini pasti telah meriset saksama. Masalahnya: kapan itu dan siapa yang melakukan?

Sepengetahuan Mbah (entah kalau ada yang terlewat saking canggihnya demi rahasia tingkat tinggi yang pantang bocor ke umum), satu-satunya pihak yang melakukan riset di laut sekitar Tujuh Bukit adalah BSI. Aktivitas mereka, yang biasanya ber-uniform khas perusahaan, kerap jadi tontonan pengunjung pantai Pulau Merah.

Itu sebabnya, lupakan dulu soal penelitian (ilmiah) Walhi, Kiara, dan YBLHI di perairan sekitar Tujuh Bukit dan sumur-sumur yang katanya mengalami penurunan kualitas. Sudah dimahfumi publik (sekaligus bikin jengah), belakangan, sejak berlalunya era para pintar memimpin LSM seperti Walhi—yang mengurus advokasi lingkungan, karenanya mesti punya basis scientific kuat—; aktivisnya kebanyakan cuma bermodal dugaan dan mulut besar. Maka advokasi pun berubah dari pemihakan berfundamen substansial menjadi sekadar tuduhan serampangan.

Coba kita cermati poin-poin utama aduan ke Komnas HAM itu.

Satu, BSI dan DSI yang beroperasi sejak 2012. Oon dan kurang piknik Walhi, Kiara, dan YLBHI ini. Yang beroperasi sejak 2012 adalah BSI. Akan halnya DSI, belum bikin apa-apa, kecuali beroleh IUP dan IPPKH Eksplorasi di areal yang masuk Kawasan Salakan.

Mbah yang hanya membaca-baca dan keseringan ngelayap di Kecamatan Pesanggaran saja tahu; masak LSM kelas nasional bisa-bisanya ngaco dan asal tuding. Tapi, ya, begitulah kualitas LSM zaman ini.

Dua, apa yang dimaksud dengan bencana lumpur? Apakah itu peristiwa 2015 saat hujan deras dan debit Sungai Katak melimpah, membawa sedimen ke perairan Pulau Merah? Bila peristiwa ini yang dimaksud, tanpa berniat membela BSI (yang tidak pula ada faedahnya buat Mbah), dosa semestinya jadi tanggung jawab banyak pihak. Sebelum BSI beroperasi, Sungai Katak yang saat ini telah diurus dengan baik (alirannya diperbaiki, dibangun sedimen trap, dan bahkan diturap hingga muara), tak beda dengan saluran mampat tak terurus.

Di lain pihak, Walhi, Kiara, dan YBLHI juga terlampau lebay melabel peristiwa luberan sedimen ke laut pada 2015 itu sebagai bencana lumpur. Mereka perlu memeriksa muara sungai-sungai besar di seluruh negeri ini biar tahu, bahwa peristiwa yang sama terjadi di mana-mana sebab bangsa kita terbukti memang jempolan dalam hal menganiaya lingkungan.

Tiga, penurunan kuantitas biota laut. Pendek saja dari Mbah: data apa yang digunakan? Hasil penelitian tahun berapa? Dan siapa yang meneliti? Komnas HAM perlu jujur dan transparan membuka data yang disertakan Jaringan Aksi Solidaritas Tumpang Pitu berkenaan dengan laporan pelanggaran ini. Biar Komnas yang mulia ini juga punya kredibilitas di mata publik sebagai komisi yang fair; bukan alat kampanye dan persekongkolan (kita buka-bukaan saja, salah satu sumber retkrutmen komisioner Komnas HAM adalah LSM) menggulingkan BSI.

Empat, penurunan kualitas air sumur milik warga. Patut diduga, yang melontarkan tuduhan ini sama sekali picek geografi Tujuh Bukit dan Desa Sumber Agung. Tidak pula terbaharui pengetahuannya, bahwa di operasi tambangnya BSI bahkan membangun dam-dam besar, selain sebagai reservasi dan kontrol air, juga upaya jangka panjang konservasi sumber daya air. Tidak percaya? Ikut saja mine tour operasi tambang Tujuh Bukit (Mbah sudah turut wisata ini), biar otak terbuka dan mengkritik atau kritisi BSI bisa dilakukan lebih cerdas pula bermutu.

Dan lima, kriminalisasi 15 warga yang menolak tambang. Kriminalisasi? Jika membakar fasilitas BSI dengan alasan menolak tambang bukan kategori tindak pidana, maka pasti mencopet boleh masuk definisi perbuatan mulia. Kalau kemudian kasus Heri Budiawan alias Budi Pego yang didakwa (dan terbukti) terkait penyebaran paham komunisme digolongkan sebagai bagian dari 15 warga yang dikriminalisasi; jaringan aksi hanya mencoba mencuci tangan mereka dengan tidak tahu malu: Walhi dan LBH (YLBHI)-lah yang mengawal kasusnya hingga ke MA dengan putusan final 4 tahun penjara untuk Budi Pego.

Setelah cermatan itu, Mbah ingin balik menguji pikir dan sikap adil Jaringan Aksi Solidaritas Tumpang Pitu dan Komnas HAM yang sigap menindaklanjuti pengaduan mereka: bagaimana jika BSI balik mengadukan ada pelanggaran HAM nyata oleh Poktolak dan warga sekitar Tujuh Bukit? Mulai dari illegal logging, illegal mining (yang banyak pelakunya justru aktivis Poktolak), hingga penghalang-halangan, pengancaman, dan kekerasan fisik terhadap pekerja BSI oleh mereka yang anti tambang?

Mbah kok yakin Walhi, Kiara, YBLHI segera balik badan dan diam-diam tiarap—seperti kebiasaan mereka kalau tertangkap tangan ternyata lancung belaka. Komnas HAM setali tiga uang: sebab yang seksi dan bikin pamor mentereng adalah menghajar korporasi. Mencolek masyarakat, terlebih yang dianggap tak berdaya—sekalipun terbukti salah—(secara politik) sama sekali tak menguntungkan.

Bila dilihat dengan jernih, aduan Walhi, Kiara, dan YBLHI jelas lebih politis ketimbang ikhtiar pembuktian atau penegasan fakta. Dengan begitu, boleh saja Mbah mengkonklusi: dalam soal dugaan pelanggaran di operasi tambang Tujuh Bukit, omong kosong jika Komnas HAM hanya dan semata-mata kukuh pada perkara HAM.[]

TANGGAPI