Geli-geli Bego For Banyuwangi
Foto: Gerd Altmann

NYINYIR itu gampang, apalagi di zaman media sosial nyaris jadi kebutuhan pokok para gadget freak kurang kerjaan tapi doyan eksis. Yang sulit, nyinyir disertai mikir, terlebih buat anak-anak muda yang satu-satunya jenis buku (tapi bukan kitab) yang dibaca adalah facebook.

Tweet Forum Rakyat Banyuwangi (For Banyuwangi) Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu, Jumat, 21 Februari 2020, bisa jadi contoh jenis bacar mulut tanpa akal. Dengan tagar #TutupTambangEmasTumpangPitu, For Banyuwangi berkicau: “Kami kira, Anggota Komisi IV DPR RI yang datang ke Pesanggaran kemarin menjadi penyambung lidah rakyat, ternyata Corong BSI.”

Memang, yang dibeleter adalah lawatan Komisi IV DPR RI ke Kecamatan Pesanggaran, Kamis, 20 Februari 2020, yang tampaknya tak berkenan di hati For Banyuwangi. Jangan tanya bagian mana dari seluruh rangkaian kunjungan anggota dewan yang terhormat yang bikin forum ini meradang. Sudah tabiat kelompok advokasi, utamanya jenis forum-forum yang sedikit mikir-banyak pasang aksi-kepentingan segudang, apa yang tak sejalan dengan azam mereka, pasti salah dan cacat.

Padahal, bila dinilai dengan adil, Komisi IV DPR RI justru mengistimewakan Poktolak. Mereka dikunjungi langsung di tenda yang dipacak di ujung Dusun Pancer. Didengarkan seluruh aspirasinya dan dijanjikan untuk ditindaklanjuti. Lalu, apa yang salah jika komisi ini memperlakukan PT BSI dengan cara yang sama?

Tapi dalam urusan BSI, memang benderang For Banyuwangi adalah oponen. Maka perlakuan adil Komisi IV DPR RI terhadap BSI harus pula mereka persalahkan. Sikap yang pantas dicela sebagai bahlul bin bego. Tagline “Tolak Tambang Emas Tumpang Pitu” yang mereka usung sudah menegaskan ideologi yang diternakkan di kepalanya. Tapi apa alasannya? Ini yang jadi pasal membingungkan.

Ditelusuri lewat rekam jejak unggahan di situsnya, mula-mula yang tampak jadi dalih For Banyuwangi menolak tambang di Tujuh Bukit sebab wilayahnya masuk kawasan hutan lindung. Turunan dari kilah ini adalah persoalan lingkungan dan ekologi yang mesti dilestarikan. Mulia sekaligus cara pandang orang picek yang pada dasarnya tak paham apa yang sudah terjadi di Tujuh Bukit.

Jauh sebelum PT IMN mulai mengeksplorasi potensi tembaga dan emas di Tujuh Bukit dan sekitar; kemudian dilanjutkan PT BSI ke produksi dan pengolahan, hutan di wilayah ini sudah babak-belur dianiaya. Ada konversi lahan tanpa izin, pendudukan ilegal, illegal logging, dan bahkan illegal mining. Ketika itu tak ada yang peduli. Tidak juga For Banyuwangi.

Barulah saat pemerintah melegalisasi operasi tambang (yang tentu harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab), yang otomatis membatasi akses ke wilayah Tujuh Bukit yang dicakup IUP PT BSI, sejumlah orang mulai gerah. Terbitlah sikap antitambang (legal), yang picunya sedikit banyak disumbang turut campurnya beberapa aktivis antitambang dan advokasi lingkungan dari Jatamnas dan Walhi Jatim.

Tak ada forum yang membela hutan dan lingkungan Tujuh Bukit tatkala yang tanpa izin masuk dan membuat kerusakan. Sebaliknya, ketika semua dilegalkan dengan prasyarat dan syarat ketat, mendadak bermunculan tokoh dan kelompok, termasuk For Banyuwangi, dengan modal “pokoknya” yang mengklaim peduli dan akan berjuang habis-habisan menyelamatkan lingkungan dan ekologi di wilayah Tujuh Bukit.

Dari urusan hutan dan lingkungan, For Banyuwangi melompat menjadi advokator kasus hukum yang menimpa Heri Budiawan a.k.a Budi Pego, yang pada 2017 dijerat dugaan (dan sudah berketetapan hukum) menyebarkan paham komunisme. Kasus Budi Pego, mantan pekerja IMN, ini dikait-kaitkan dengan operasi tambang karena demo ke BSI yang kemudian menyeret dia ke pengadilan. Padahal, bukan demonya yang jadi petaka, tapi sebab spanduk yang dipapar peserta aksi dihiasi logo palu-arit.

Budi Pego yang Kamis, 20 Februari 2020, terlihat di tengah warga yang menghadiri pertemuan dengan Komisi IV DPR RI di Kantor Kecamatan Pesanggaran, masih melenggang walau MA sudah menetapkan 4 tahun hukuman penjara buat dia. Nasihat Mbah, “Jangan sering-sering beredar, Bud, status Anda kan buronan.”

Ke mana For Banyuwangi setelah gegar Budi Pego? Tetap ramai di media sosial dan kian berisik beberapa waktu terakhir sejak Poktolak Tambang beraksi menentang geolistrik yang dilaksanakan BSI di Lompongan. Sayangnya, gegap For Banyuwangi sekadar nyinyir tak bermutu. Menolak tambang di Tujuh Bukit dengan alasan lingkungan dan ekologi, namun tak pernah pula benar-benar punya argumen masuk akal, kecuali: pokoknya.

Pokoknya itu pula yang bikin geli, sebab aktivisnya (salah satu yang paling menonjol) seperti Usman, dengan tak tahu malu gemar dan terang-terangan memanfaatkan apa pun manuver Poktolak untuk membuat namanya diperhatikan publik. Belagak dalang sembari ikut jadi wayang. Ah, Usman, lagu sampeyan kayak yang bener saja. Jika sungguh-sungguh berjuang demi lingkungan, mengapa dia—yang lakunya mirip enthung daun pisang—tak pulang saja dan berjuang di kampungnya di Sampang, Madura, yang perkaranya tak kurang banyak dari Banyuwangi?

Kerap bikin gaduh di kampung orang dengan berlindung di balik For Banyuwangi, bukan cuma bego tapi malah mengundang pertanyaan: “Usman, ada udang apakah di balik batumu?” Juga syak: jangan-jangan Usman ini provokator yang sengaja ditanam di Banyuwangi untuk mengipas-ngipasi potensi rusuh.[]

TANGGAPI