Cerai-berai Anti-Tambang
Foto: Pixabay

LAWATAN Komisi IV ke Kecamatan Pesanggaran, Kamis, 20 Februari 2020, memang bikin geger. Apa lagi urusannya, sebagaimana ruang lingkup tugas komisi ini yang meliputi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan, tak jauh dari menelisik tambang Tujuh Bukit yang dioperasikan PT BSI.

Tak perlu menduga-duga. Mbah memang ikut bersama keriuhan kunjungan para anggota dewan yang terhormat sebagai penonton netral, bebas, tapi aktif (bertepuk tangan). Terlebih ada Ir. Sumail Abdullah yang nama dan wajahnya familiar di kalangan masyarakat Banyuwangi. Mbah kepengin melihat bagaimana my man Haji Sumail (yang dapilnya meliputi Banyuwangi selatan) jadi wasit antara Poktolak Tambang dan BSI.

Begitulah yang terjadi. Ringkasnya: Komisi IV menyambangi tenda Poktolak di ujung Dusun Pancer, yang didirikan sebagai markas perlawanan geolistrik di Lompongan, menyerap keluhan dan aspirasi; lalu bergeser ke Kantor Kecamatan untuk pertemuan formal sebagaimana yang dijadwalkan.

Sebagai penonton netral, saat di tenda Poktolak, Mbah menilai Komisi IV (juga manajemen BSI—ada dua direkturnya yang melenggang masuk kemah) memainkan peran dengan apik. Poktolak dan tokoh-tokohnya yang justru bikin kecewa. Isu yang diangkat melebar dan meluber ke mana-mana. Penuh asumsi dan praduga. Lagu lama yang dipaksa-paksakan diaransemen baru.

Ada nyanyian baru yang didendangkan, yakni soal manfaat tambang yang belum dirasakan. Lha, katanya menolak, kok sekarang malah minta manfaat?

BSI-lah yang justru sukses menyampaikan pesan didukung fakta kokoh. Eit, jangan bilang Mbah sudah terkooptasi dan jadi antek operator tambang Tujuh Bukit ini. Tanyakan saja pada mereka-mereka yang hadir di Kantor Kecamatan, termasuk yang antitambang. Jika semua jujur, penyampaian salah satu Direktur BSI (Mbah kerap melihat yang bersangkutan di Banyuwangi) cukup mengungkap siapa-siapa dalang dan aktor ribut-ribut operasi tambang di Tujuh Bukit.

Andai Direktur BSI yang pidato itu lebih blak-blakkan, semestinya dia membuka juga motif-motif yang melatarbelakangi aksi menolak BSI (juga saudaranya, PT DSI).

Alih-alih jadi penguat Poktolak dan para penyokongnya, kunjungan Komisi IV DPR RI hanya mempertegas posisi anti-operasi tambang di Tujuh Bukit tengah terpojok. Celakanya, mereka juga cerai-berai bagai anak ayam melihat elang melintas. Bayangkan, baru kelebat saja sudah awut-awutan. Bagaimana jika nasar itu lapar dan menerkam?

Hanya perlu sedikit perhatian untuk tahu, pergerakan Poktolak dan gerombolannya, setidaknya sejak Aksi Kayuh Sepeda yang disponsori Walhi Jatim, terpecah-belah karena tumpang tindih kepentingan di antara mereka yang terlibat. Ada yang mendadak sadar hanya dimanfaatkan, ada yang keras kepala sebab memperjuangkan kepentingan pribadinya, ada pula mereka yang memang kurang kerjaan dan satu-satunya yang mampu diperbuat adalah memprovokasi gerakan ini tetap hidup. Bila tidak, kerjaan hilang, periuk bergoyang.

Maka anti klimaks pun terjadi. Informasi yang dikisahkan ke Mbah bilang, baru separuh jalan dari Banyuwangi ke Surabaya, belang-bonteng kepentingan itu sudah menciptakan perselisihan. Di Surabaya, kohesi kian goyah. Gubernur emoh menemui, media tak ambil peduli. Sementara itu, Komisi IV DPR RI berkunjung ke Pesanggaran.

Kampanye Aksi Kayuh Sepeda pun bubar. Dedengkot Poktolak di urusan penghadangan geolistrik seperti Fitri dan Bu Mis balik kanan, kembali ke Banyuwangi. Zainal Arifin atau Ari homestay ilegal memaksa terus ngontel ke Jakarta (tepatnya: melarikan diri dari tanggung jawab karena homestay-nya digerebek Satpol PP), dan Paini (aktris anti tambang dari Templek) bersama 11 abdi setia bertahan di Surabaya dengan skenario baru: mogok makan (aksi yang dulu sudah pernah dilakukan dan tumbang tak lebih dari dua hari).

Di manakah Walhi Jatim, Jatamnas, Eknas Walhi, LBH-YLBHI, dan organisasi serta para aktivis yang biasanya sangat berisik setiap kali ada Poktolak beraksi? Mbah yakin mereka juga berantakan. Eknas Walhi dan Jatamnas tak terdengar suaranya (mereka sedang tapa bisu?); Walhi Jatim berkolaborasi dengan LBH Surabaya mencoba menaikkan drama Paini dan kawan-kawan biar jadi perhatian; sedang yang lain tiarap dan perlahan-lahan menghilang.

Ya, begitulah jika gerakan massa dibuat di atas dasar yang rapuh. Padahal, jika mereka menggunakan sedikit saja kapasitas otak dan membuka kelapangan dada, pidato Direktur BSI di hadapan hadirin dan Komisi IV di Kantor Kecamatan sudah memberi jalan keluar terhormat: perbedaan dan selisih bisa diselesaikan dengan komunikasi yang jujur dan saling menghormati.

Mengingat Mbah tetap menjaga posisi netral, bebas, tapi aktif (termasuk mengejek mereka—kedua belah pihak—yang tetap keras kepala dengan kedunguannya), urusan Poktolak dan gerombolan dengan BSI (dan DSI) biar mereka selesaikan sendiri. Sekhidmat-khidmatnya. Dan semoga setelah itu warung kopi dan depot makan di seantero Kecamatan Pesanggaran (utamanya di sekitar pantai Pulau Merah, tempat Mbah berkeliaran) diisi perbualan yang lebih bermutu. Bukan lagi saling pisuh kirik antara yang pro dan kontra tambang.

Kerabat dan tetangga, khususnya di Dusun Pancer, yang cakar-cakaran semata sebab pro dan kontra tambang, lebih buruk dari kawanan monyet. Seburuk-buruk monyet, hewan ini masih bisa guyub, berkerumun saling mengutui, saling asah, asih, dan asuh.[]

TANGGAPI