Ada Buaya di Rawa-Rawa Anti Tambang!
Foto: Ditalina

BUANA media sosial riuh kabar: Kantor LBH Surabaya dikepung (oknum) “katanya” Ormas yang mengancam dan merepresi kebebasan berpendapat. Para pengepung ini, kata uar-uar yang beredar Kamis, 27 Februari 2020, keberatan dan mempertanyakan gerakan Poktolak Tambang dari Dusun Pancer, Sumberagung, Banyuwangi, didukung Walhi Jatim dan LBH Surabaya, yang beberapa hari terakhir menggelar protes (juga pura-pura mogok makan) di depan Kantor Gubernur Jatim.

Di rekaman suasana di Kantor LBH Surabaya yang dengan cepat berpindah dari satu telepon pintar ke yang lain, terlihat ada yang menggebrak meja dan adu mulut. Tak lama kemudian Walhi Jatim mengeluarkan pernyataan tertulis dengan mencantumkan banyak LSM di daftar pemberi dukungan.

Pendukung Poktolak dan penunggangnya yang kangen eksis, mendadak dapat angin baru. Isu penghentian eksplorasi dan operasi tambang PT BSI (dan PT DSI) di Tujuh Bukit yang sedang menuju skak mati untuk Poktolak, Walhi Jatim, dan LBH Surabaya yang tetap tanpa bukti kuat pendukung tuntutan mereka, mendadak punya amunisi baru: kebebasan berpendapat yang terancam respresi harus diselamatkan! Ini perkara genting, wahai para mahasiswa dan seluruh warga Surabaya yang peduli.

Ancaman terhadap kebebasan berpendapat (salah satu subtansi dasar demokrasi) adalah materi seksi bagi gerakan advokasi. Tak heran Walhi Jatim dan LBH Surabaya tanpa pikir panjang memanfaatkan ulah (oknum) “katanya” Ormas itu untuk mengeskalasi kampanye antitambang dengan macam-macam (terutama) tweet mengatraksi dukungan publik.

Eit, tunggu dulu. Sebelum hati panas dan otak tumpul karena provokasi “ancaman terhadap kebebasan pendapat”, kita mundur selangkah dan mikir: siapa di belakang aksi pengepungan Kantor LBH Surabaya? Lebih penting lagi, siapa yang paling diuntungkan jika peristiwanya menjadi perhatian luas?

Apakah BSI yang geolistriknya terus-menerus dihadang, bahkan dengan kekerasan fisik, oleh Poktolak dan penyokongnya (terutama Walhi Jatim dan Jatamnas yang kini tampaknya pecah kongsi), yang jadi dalang? Apa keuntungan, politis dan praktis, yang diperoleh BSI jika memang berkomplot dalam manuver itu?

Mengapa syak Mbah langsung terarah ke BSI? Sebab BSI-lah yang paling terganggu dan dirugikan oleh ulah Poktolak dan aktivis serta LSM yang mendukung. Wajar bila di titik tertentu para elit perusahaan ini, yang marah dan capek, gelap mata lalu mengambil jalan pintas. Bila ini yang benar terjadi, Mbah harus bilang: goblok betul manajemen puncak BSI!

Tapi, bersama dengan wasangka itu, Mbah juga melihat kembali rekam-jejak BSI, setidaknya mulai November 2019 saat geolistrik di Lompongan dihadang Poktolak. Dengan cara pandang dan pikir fair, harus diakui BSI mampu menahan diri, sekalipun hadangan Poktolak disertai penghinaan, ancaman, bahkan kekerasan fisik terhadap karyawan BSI dan para pekerja geolistrik (kasus-kasus kekerasan ini sudah dalam penyidikan kepolisian).

Padahal, dari semua aspek, bila mau mengedepankan pendekatan represi dan kekerasan fisik, perbandingan antara Poktolak penghadang geolistrik dan karyawan BSI serta para pekerja geolistrik yang umumnya berasal dari Dusun Pancer, bagai kucing melawan harimau. 100 orang lebih (itu pun kebanyakan perempuan) Poktolak melawan minimal 350 karyawan BSI dan pekerja geolistrik (ditambah puluhan aparat Brimob), bisa membungkam massa antitambang dalam beberapa menit saja.

Tapi tak ada reaksi balik dari BSI dan para pekerjanya, Tidak juga perang kata-kata, apalagi tindakan fisik.

Sebaliknya, pertanyaan substansial “siapa yang paling diuntungkan jika pengepungan Kantor LBH Surabaya menjadi perhatian luas?” justru lebih mengena ke Poktolak, Walhi Jatim, dan LBH Surabaya. Tengok saja, Aksi Kayuh Sepeda kemudian demo (disertai pura-pura mogok makan) di depan Kantor Gubernur Jatim, adalah kampanye gagal antitambang. Media tak peduli sebab modus dan isunya sudah basi; Gubernur dan jajaran yang butuh bukti dan argumen valid hanya disuguhi omong-kosong advokasi. Kondisi kegagalan ini diperparah respons publik yang cenderung sinis karena BSI dengan terbuka membeber fakta-fakta sebenarnya operasi tambang di Tujuh Bukit—termasuk dengan menantang Walhi Jatim dan Jatamnas mengunjungi site-nya.

Poktolak, Walhi Jatim, dan LBH Surabaya yang tengah ngos-ngosan dan panik sebab aksi mereka di depan Kantor Gubernur Jatim mesti berakhir Jumat, 28 Februari 2020, harus punya alasan kuat menyelamatkan muka agar tak nyungsep habis. Sah-sah saja alasan itu karena blessing in disguise atau memang harus diciptakan. Mengharap blessing in disguise hampir tak mungkin, maka patut diduga dikreasilah ancaman genting supaya simpati dan empati mengalir, termasuk dari LSM di ujung Sumatera yang di mana letak Dusun Pancer pun tak terbayang di batok mereka.

Adakah yang bisa menyodorkan hujjah yang lebih logis dan rasional dari apa yang Mbah paparkan itu?

Nah, dengan sudah jelasnya pihak mana yang paling diuntungkan di isu pengepungan Kantor LBH Surabaya, kita tahu siapa sesungguhnya buaya di rawa-rawa isu penghentian operasi tambang dan eksplorasi PT BSI (dan DSI) di Tujuh Bukit. Mbah dan para penikmat keriuhan tinggal duduk manis menunggu akhir kisah sepak terjang Poktolak, Walhi Jatim, dan LBH Surabaya kali ini.

Semoga mereka sukses dan setelahnya selamat sampai di tujuan.[]

2 KOMENTAR

  1. Cok cok itu emang ormas tidak di kenal tiba tiba langsung marah
    Gk pernah terjun ke lapangan banyak bacot anjing penulis macam apa lu, penulis itu harus ngerti kondisi lapangan nah lu aja udah salah kabarin kondisi di lapangan tolol.

    • Jadi pihak mana yang diuntungkan oleh aksi konyol si “katanya” ormas yang mengancam-ngancam itu? Tinggal dijawab (kalau bisa & berani jawab), ngga perlu bocat-bacot onjang-anjing.

TANGGAPI